DAKTA.COM Oleh: Dion Maulana Prasetya, dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

Menarik untuk mencermati pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengenai aktivitas kapal penjaga pantai Tiongkok di perairan Natuna yang kembali menyeruak pada awal tahun ini. Pernyataan Luhut untuk tidak terlalu membesar-besarkan permasalahan ini memancing kegelisahan di kalangan masyarakat luas.

Banyak pihak mempertanyakan mengapa kementerian terkait di kabinet sekarang terkesan meninggalkan tradisi diplomasi dari pendahulunya yang terkenal tegas dan tanpa kompromi? Apakah ini pertanda bahwa Indonesia sudah mengangkat "bendera putih" kepada Tiongkok?

Membaca pernyataan yang dilontarkan oleh Luhut, dan juga Prabowo sebagai Menhan, menyadarkan kita bahwa dikotomi militer-sipil tidak lagi relevan digunakan untuk bahan pertimbangan memilih pembantu presiden, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Ini masalah mentalitas dan pemahaman yang baik atas geopolitik, geoekonomi, geokultur, dan geostrategi kontemporer.

Apapun latar belakang menteri terkait, selama tidak memiliki mentalitas sebagai bangsa berdaulat dan pengetahuan terhadap empat hal di atas, maka kebijakannya rawan untuk merugikan rakyat Indonesia.

Kalah Sebelum Bertempur

Apa yang disampaikan oleh dua mantan jenderal tersebut mengingatkan pada respons Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap penguasaan Tiongkok atas Pulau Karang Scarborough. Di hadapan publik Lamitan, Duterte menyarankan rakyatnya agar tidak meributkan Karang Scarborough karena menurutnya Filipina tidak akan menang melawan Tiongkok (Cabacungan, 2016).

Pada kesempatan lain Duterte juga kerap menyampaikan bahwa Tiongkok adalah negara sahabat. Pergeseran kebijakan luar negeri Filipina atas Tiongkok di era Duterte mengagetkan publik internasional karena pada 12 Juli 2016 Tiongkok telah kalah di Mahkamah Arbitrase Internasional atas klaimnya terhadap Kepulauan Spratly. Banyak kalangan menduga bahwa Duterte menukar kedaulatan dengan investasi Tiongkok di Filipina.

Pernyataan dua menteri Kabinet Indonesia Maju di atas menyiratkan satu pertanyaan besar: apakah Indonesia memilih jalan yang sama dengan Filipina? Jika jawabannya iya, apa yang sedang dipertaruhkan Indonesia? Setidaknya terdapat tiga pertaruhan besar yang sedang dilakukan oleh negara saat ini.

Pertama, kita sedang mempertaruhkan identitas sebagai "poros maritim dunia" yang baru saja hendak dibangun oleh Presiden Jokowi. Tanpa adanya pembuktian di lapangan, sekali lagi, visi besar tersebut hanya akan menjadi debu yang sedang menunggu tertiup angin kenyataan.

Dengan masih belum tercapainya target dwelling time pelabuhan, tol laut yang semakin tidak jelas rimbanya, serta armada laut yang masih di bawah Minimum Essential Force (MEF), praktis identitas poros maritim hanya ditopang oleh Kementerian KKP di bawah Susi Pudjiastuti. Namun dengan dicopotnya Susi dan adanya perubahan kebijakan mendasar di bidang kemaritiman dan pertahanan, Jokowi sejatinya sedang menenggelamkan "kapal" yang sedang ia bangun sendiri beberapa tahun lampau.

Respons yang disampaikan oleh Luhut dan Prabowo menegaskan bahwa kita telah kalah sebelum bertempur. Pandangan mereka terlalu dipengaruhi oleh pemikiran Realis yang meyakini bahwa ujung tombak kekuatan suatu bangsa hanya ada di kekuatan militer. Ketika kekuatan militer kita lemah, tidak ada yang bisa dilakukan selain pasrah dengan kenyataan.

Seperti yang terekam oleh pemikir Realis klasik, Thucydides: "The strong do what they can and the weak suffer what they must." Sedangkan di sisi lain, Tiongkok memegang teguh nasihat ahli strategi dari bangsanya sendiri, Sun Tzu, yang mengatakan, "Seni tertinggi perang adalah menaklukkan musuh tanpa pertempuran."

Runtuhnya Bangunan Multilateralisme

Pertaruhan kedua adalah identitas Emerging Power atau Middle Power yang telah dibangun dengan susah payah oleh Presiden terdahulu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mengapa identitas sebagai Middle Power dipertaruhkan? Karena dua peran utama dari negara "menengah" yakni sebagai agenda setter dan promotor kerjas ama multilateral (Jordaan, 2003) terlihat mulai mengalami pengikisan di era Presiden Jokowi.

Saat ini Indonesia dipandang lebih mengejar kepentingan domestik dan berorientasi pada kerja sama bilateral daripada multilateral. Secara formal, Indonesia memang masih aktif dalam forum-forum multilateral, khususnya di ASEAN. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa sikap asertif dan keaktivan Indonesia di ASEAN menurun drastis di era Presiden Jokowi.

Sebagai contoh, dalam merespons sengketa di Laut Tiongkok Selatan Jokowi terkesan lepas tangan dan berkali-kali menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki sengketa teritorial dengan Tiongkok. Meski di beberapa KTT ASEAN-Tiongkok Jokowi menyatakan agar Tata Cara Berperilaku (Code of Conduct) di Laut Tiongkok Selatan segera diselesaikan, namun itu hanya sebatas pernyataan normatif tanpa implementasi konkret. Bagi para pengamat hubungan internasional, ASEAN hanya ada di atas kertas tapi kandas pada tataran realitas.

Ketiga, konsekuensi dari ditinggalkannya identitas sebagai Middle Power adalah runtuhnya bangunan multilateralisme ASEAN. Indonesia sebagai negara terbesar dan primus inter pares di kawasan selama ini menjadi aktor penting di dalam pembangunan kerja sama multilateral ASEAN. Indonesia pula yang berperan aktif dalam mewujudkan sentralitas ASEAN agar kawasan ini tidak menjadi medan perebutan kekuasaan negara-negara adidaya.

Pada masa SBY, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa aktif dalam mempromosikan doktrin Keseimbangan Dinamis (Dynamic Equilibrium), sebuah gagasan agar ASEAN tidak terjebak dalam politik perimbangan kekuasaan ala Perang Dingin. Dengan kata lain negara-negara ASEAN harus menjadi tuan rumah, dengan segala peraturannya, di kawasannya sendiri, bukan negara lain.

Namun sayangnya, meski pertemuan-pertemuan multilateral tetap terlaksana secara rutin, fakta menunjukkan bahwa saat ini negara-negara anggota ASEAN bergerak secara unilateralis. Filipina telah menunjukkan gejala yang sangat gamblang. Vietnam, di sisi lain, bertahun-tahun bergelut dengan Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif-nya tanpa ada peran berarti dari ASEAN.

Pada titik ini respons kedua petinggi negara di atas tidak bisa dianggap remeh. "Bendera putih" yang tampaknya dikibarkan oleh dua petinggi negara tersebut akan berdampak luas dan sistematis.

Runtuhnya bangunan multilateralisme di era ketidakpastian ini juga akan membahayakan perdamaian kawasan. Negara-negara anggota yang kehilangan kepercayaan terhadap institusi ASEAN akan mengundang negara-negara besar agar membantu melindungi kepentingan mereka. Jika ini terjadi, maka sejatinya kita sedang mengundang gajah untuk bertarung di rumah sendiri.

Patut direnungkan kembali bahwa investasi tidak bisa ditukar dengan kedaulatan negara. Jika Presiden Jokowi lupa dengan hal ini, maka izinkan tulisan ini ditutup dengan misinya pada 2014 di mana dia ingin: "Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan."