BEKASI_DAKTACOM: Guru yang gabung dalam organisasi PGRI Kota Bekasi menggelar unjuk rasa beberapa waktu lalu terkait dengan wacana interpelasi Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) Online 2015. Reaksi itu meuncul karena menurut para guru  yang terlibat unjuk rasa penolakan interpelasi , bahwa PPDB online yang sudah dilaksanakan sudah sangat baik dan menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat. Lalu mengapa anggota DPRD malah punya shwat besar untuk memperssoalkan PPDB. Untuk mengetahui mengapa PGRI menolak interpelasi, Risda Aulia dari radio Dakta mewawancarai Yana Supriana, Ketua PGRI kota Bekasi. Berikut hasil wawancaranya:

Risda : Apa yang melatarbelakangi Interpelasi PPDB online ?

Yana Supriana: Wacana interpelasi PPDB online oleh anggota dewan di DPRD kota Bekasi membuat suhu politik di Bekasi memanas, menyusul penolakan para guru terhadap wanaca interpelasi terhadap pelaksanaan PPDB online. Sebagai wujud penolakan atas interpelasi itu, ribuan guru turun berunjuk rasa ke jalan dan di depan gedung DPRD, Jl. Chairil Anwar, Bekasi Timur, beberapa waktu lalu.
 
Risda : Masyarakat ingin mengetahui sampai dimana PGRI akan terus mengawal penolakan interpelasi PPDB online?

Yana Supriana: PGRI tentunya selalu monitoring, apakah ada dugaan penyimpangan dari pelaksanaan PPDB online tahun ini. Seperti saat ini monitoring kami lakukan dibeberapa sekolah. Dan banyak pihak menilai PPDB tahun ini berjalan sangat baik.  

Risda : Apa yang menjadi alasan substantsi atas penolakan interpelasi PPDB online itu ?

Yana Supriana: Menurut PGRI PPDB online tahun ini bisa diterima oleh seluruh lapisan pendidikan baik guru, sekolah dan masyarakat. Dengan adanya wacana interpelasi ini dikhawatirkan meresahkan para guru. Selain itu perlu diketahui bahwa pelaksanaan PPDB online 100% kota Bekasi dijadikan contoh oleh pemerintah daerah lainnya dan sistem PPDB online kota Bekasi dinilai salah satu yang terbaik di Jabar bahkan di Indonesia.

Risda : Bukankah anggota dewan wajar mengajukan interpelasi dan hal itu merupakan bagian dari hak dewan.

Yana Supriana: PGRI juga memiliki hak untuk mempertahankan PPDB online ini sudah baik dan tidak menyalahi aturan.

Risda : Apa harapan PGRI terhadap dewan untuk perbaikan PPDB di kota Bekasi ?

Yana Suriana: Mungkin jika dewan menemukan adanya kekurangan dari pelaksanaan PPDB online 2015, seharusnya bisa dijadikan evaluasi untuk tahun berikutnya, bukan membuat wacana interpelasi.Jangan sampai wacana ini akan membuat aktifitas belajar mengajar terganggu.

Risda : Masukan dari PGRI terhadap Dewan di DPRD kota Bekasi

Yana Supriana: Jangan sampai dibalik interpelasi ini ada niatan. Karena banyak masukan dari masyarakat dan guru bahwa PPDB 2015 sudah sangat baik dalam pelaksanaanya. Dan kecemasan masyarakat terhadap kecurangan PPDB pun tidak terjadi. PGRI selalu mendukung kualitas pendidikan  di kota Bekasi selain hanya berjuang untuk kesejahteraan guru melainkan mengadakan proses pembelajaran yang kondusif dan baik untuk masyarakat.

Risda : Kini Suhu politik memanas akibat wacana interpelasi ini,  bagaimana menurut PGRI komunikasi yang harus dibangun antara pemerintah kota Bekasi dengan DPRD ?

Yana Supriana: Perlu dibangun dialog yang sering, rutin, berkala dari dewan pemerintah dan PGRI. PGRI tidak memiliki arah politik. Silahkan saja bagi bangun dialog yang lebih produktif.

Risda : Apa rencana kedepan dari  seteah kejadian wacana interpelasi ini

Yana Supriana: Kita selalu memberikan masukan kepada walikota, dinas pendidikan, tidak hanya soal PPDB online saja tapi masukan yang lainnya. Seperti saat musrenbang kita memajukan usulan diklat-diklat yang masih kurang. Seperti pembangunan gedung PGRI yang dinilai perlu diperbaiki agar proses peningkatan guru-guru dapat terlaksana.